Tingkatkan Akses Pendidikan Layak, BAZNAS RI Luncurkan Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Berita Nasional 

 

JAKARTA — Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI resmi membuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 yang ditujukan bagi 700 Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) dan Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) di seluruh Indonesia. Peluncuran program strategis ini diselenggarakan di Aula Lantai 5 Kantor BAZNAS RI, Jakarta, pada Rabu (21/10/2026).

Langkah ini menegaskan komitmen BAZNAS RI dalam mengoptimalkan potensi dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) guna menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas, khususnya bagi para peserta didik yang berasal dari keluarga miskin dan rentan.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua BAZNAS RI, Dr. H. Zainut Tauhid Sa'adi, M.Si., menyampaikan bahwa peluncuran program ini merupakan implementasi nyata dari Asta Strata BAZNAS 2026–2031, di mana dana zakat diposisikan sebagai instrumen strategis pembawa perubahan.

"Zakat, infak, dan sedekah harus dikelola agar memberikan manfaat nyata, salah satunya melalui penyediaan ruang kelas yang aman dan layak bagi anak-anak madrasah," tegas Zainut.

Pada kesempatan yang sama, Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan, H. Idy Muzayyad, S.H.I., M.Si., menekankan bahwa program ini membawa misi mulia yang berlandaskan pada prinsip Maqashid Syariah, yakni menjaga akal (hifz al-‘aql) melalui keberlanjutan pendidikan, serta menjaga jiwa (hifz al-nafs) dengan menghadirkan sarana belajar yang aman dan kondusif.

"Dalam skala nasional, melalui program ini, BAZNAS turut mendukung SDGs Tujuan 4 (pendidikan berkualitas) dan Asta Cita Presiden Republik Indonesia di bidang pembangunan sumber daya manusia," ujar Idy.

Program Madrasah Layak Belajar 2026 ini merupakan kelanjutan dari keberhasilan BAZNAS RI dalam merenovasi dan merevitalisasi sarana pendidikan swasta pada tahun-tahun sebelumnya. Sepanjang kurun waktu 2024–2025, BAZNAS RI tercatat telah menyalurkan bantuan kepada 2.000 madrasah yang tersebar di 37 provinsi dan 388 kabupaten/kota, termasuk menyasar 409 madrasah di wilayah prioritas penanganan kemiskinan ekstrem.