BAZNAS dan Kemenhaj Sinergikan Pengelolaan DAM Haji untuk Pengentasan Stunting di Indonesia

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI bersama Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia memperkuat komitmen keumatan melalui langkah strategis kolaboratif dalam mengoptimalkan potensi dan tata kelola pelaksanaan DAM (fidyah/denda) jemaah haji. Langkah progresif ini tidak hanya berfokus pada efisiensi ibadah, tetapi juga membuka peluang besar pemanfaatan daging DAM secara langsung bagi masyarakat yang membutuhkan di dalam negeri, khususnya dalam mendukung program percepatan perbaikan gizi nasional dan penanganan stunting.

Inisiatif mulia tersebut mengemuka dalam forum audiensi strategis yang dilangsungkan di Gedung Kemenhaj, Jakarta, pada Rabu (2/9/2026). Pertemuan penting ini dihadiri langsung oleh Ketua BAZNAS RI, Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc., didampingi oleh Pimpinan BAZNAS RI Bidang Mobilisasi dan Pengumpulan, Dr. H. Rizaludin Kurniawan, S.Ag., M.Si., CFRM., Pimpinan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Hj. Neyla Saida Anwar, M.H., M.Hum., Pimpinan Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan H. Idy Muzayyad, M.Si., Deputi I BAZNAS RI H. Arifin Purwakananta, M.Ikom., serta Stafsus BAZNAS RI Umar Hadi Gumilar, S.Pd. Dari jajaran kementerian, hadir Menteri Haji dan Umrah RI, Dr. K.H. Mochamad Irfan Yusuf Hasyim, Drs., M.Si., beserta Dirjen Bina Haji dan Umrah Kemenhaj RI, Puji Rahardjo.

Dalam pemaparannya, Ketua BAZNAS RI, Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc., menegaskan bahwa BAZNAS menyatakan kesiapan penuh untuk memfasilitasi penunaian DAM Haji jemaah Indonesia langsung di Tanah Air. Menurutnya, potensi besar yang lahir dari pelaksanaan DAM jemaah haji Indonesia ini akan membawa multiplier effect yang luar biasa bagi kesejahteraan sosial masyarakat dhuafa di berbagai pelosok Nusantara.

"Kalau diperlukan, komite syariah akan kita bentuk untuk mempersiapkan pelaksanaan DAM Haji di Tanah Air. Dengan demikian, apabila diperbolehkan melakukan pemotongan DAM di Tanah Air, tentu akan sangat membantu dan manfaatnya bisa lebih banyak," ujar Sodik.

Menanggapi gagasan tersebut, Menteri Haji dan Umrah RI, Dr. K.H. Mochamad Irfan Yusuf Hasyim, Drs., menyambut baik rencana transformatif pelaksanaan DAM Haji di Indonesia. Kendati demikian, beliau menekankan pentingnya kehati-hatian dengan terus mengkaji aspek komprehensif yang meliputi hukum syariah, kesehatan hewan, regulasi yang berlaku, serta fatwa-fatwa ulama.

Lebih lanjut, Menteri Kemenhaj menggarisbawahi bahwa fatwa keagamaan bersifat dinamis dan dapat dikaji ulang melalui metodologi penentuan hukum yang tepat demi kemaslahatan umat. Terkait fleksibilitas penunaian, beliau menjelaskan bahwa jemaah diberikan kebebasan sesuai dengan keyakinan yang dianut masing-masing.

"Mengenai pembayaran DAM, apakah pembayaran dilakukan di Indonesia atau di Arab Saudi? Bagi mereka yang meyakini bahwa pembayaran DAM boleh dilakukan di Indonesia ataupun di Arab Saudi, kita mengikuti ketentuan dan keyakinan yang mereka anut. Jadi, ada pilihan apakah dilakukan di Tanah Air atau di Tanah Suci," tutur Irfan Yusuf Hasyim.

Sementara itu, Pimpinan BAZNAS RI Bidang Mobilisasi dan Pengumpulan, Dr. H. Rizaludin Kurniawan, S.Ag., M.Si., CFRM., menambahkan dimensi operasional lain yang tak kalah strategis. BAZNAS menyatakan kesiapannya dalam menerima distribusi daging DAM yang telah diolah dan dikemas di Arab Saudi untuk kemudian dikalengkan dan disalurkan secara luas melalui jaringan distribusi kemanusiaan BAZNAS di seluruh daerah.

"Posisi BAZNAS adalah siap menerima daging olahan tersebut untuk dikalengkan dan didistribusikan kepada korban bencana maupun program perbaikan gizi (stunting) di Indonesia," ungkap Rizaludin.

Rizaludin memperkirakan bahwa melalui skema pengolahan dan pengemasan modern ini, distribusi daging DAM berpotensi menghasilkan sekitar 4 hingga 5 juta kaleng pangan bergizi. Angka fantastis ini diyakini mampu menjadi pilar kekuatan baru dalam penanggulangan darurat bencana sekaligus mengakselerasi program pengentasan stunting demi mewujudkan ketahanan gizi anak bangsa.